PSN Pariwisata Tropical Coastland PIK 2 Harus Sesuai Aturan, Tidak Rusak Lingkungan, dan Rugikan Warga

Jakarta (IkkeLA32) :

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi pembicaraan nasional. Oleh karenanya harus sesuai aturan, nggak boleh merusak lingkungan, dan pastinya nggak merugikan warga.

“Jangan sampai proyek besar ini cuma untungkan segelintir pihak, sementara warga dan lingkungan malah rugi besar,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, dalam sebuah kesempatan.

Sementara Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam’un, mengatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 dilanjutkan karena akan membuka lapangan pekerjaan, dan akan bisa menyerap sekitar 30.000 atau 50.000 tenaga kerja.

Demikian hal tersebut dikemukakannya usai Silaturahmi dan Tasyakuran MUI Provinsi Banten, Kamis (9/1/2025), yang juga dihadiri 700 Pengurus MUI Wilayah maupun Pengurus Cabang Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, PJ Gubernur Banten, Bappeda Banten, Dinas ,- Dinas terkait serta perwakilan dari 40an Ormas.

Dalam kegiatan tersebut membahas hal-hal yang bersifat faktual menyangkut persoalan di Banten, termasuk perkembangan masyarakat terkait Proyek PSN PIK 2.

Alwiyan Qosid Syam’un yang turut didampingi jajaran pengurus wilayah MUI Banten maupun pengurus Cabang MUI sejumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi untuk masyarakat.

“Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bappeda, jadi tidak betul kalau PSN itu merampas hak rakyat, karena PSN ini tujuannya baik dan memberikan manfaat yang besar,” ujar Alwiyan.

Alwiyan menambahkan bahwa PSN juga akan membuka lapangan pekerjaan di Banten yang sangat besar, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja 30.000 sampai 50.000 dari PSN.

“Bagi masyarakat di Banten Proyek PSN PIK 2 akan membuka lapangan pekerjaan, juga mereka yang menganggur bisa diserap sekitar 30.000 atau 50.000. Artinya banyak orang yang kita selamatkan dari anggota kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan kawan semua untuk melepaskan egoisme untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung,” jelas Alwiyan.

Penting untuk menjadi pertimbangan MUI, memberikan dukungan kepada PSN, karena ini proyek nasional ini akan memberikan nilai manfaat yang sangat besar. Dan program pemerintah seperti PSN itu baik, pasti MUI akan mendukung, lanjutnya lagi.

“PSN didukung kenapa? Karena MUI berbicara tentang kemaslahatan ummat, MUI mendorong dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural, untuk menyimpulkan suatu pendapatnya itu,” tukasnya.

Seerti diketahui, proyek yang digarap oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group tersebut tengah digugat warga karena masalah lahan dan aturan yang dilanggar.

Dari total 1.705 hektare yang dipakai, ada 1.500 hektare yang ternyata masih berstatus hutan lindung, plus 200 hektare masuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

Dan proyek ini ditetapkan tanpa rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang jelas. Warga sekitar yang terdampak pun angkat suara dan membawa persoalan ini ke pengadilan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, ikut menyoroti proyek ini. Menurut dia, pemerintah harus dengerin keresahan warga, apalagi ini melibatkan lingkungan hidup yang bakal kena dampak besar.

“Kami harap Pemerintah gak berpangku tangan atas keresahan warga yang terdampak. Kepentingan warga dan kelestarian hutan lindung harus jadi prioritas,” kata Yohan dalam keterangannya di Jakarta.

Yohan juga menambahkan, kalau proyek ini tetap lanjut, status hutan lindungnya harus diubah dulu jadi Area Penggunaan Lain (APL). Tapi, ada syaratnya. Yakni pengembang wajib nyiapin lahan pengganti buat hutan lindung yang hilang.

“Kalau kawasan ini masih hutan lindung, ya jelas menyalahi aturan. Menteri Kehutanan harus bersikap tegas,” jelasnya.

Pertanian dan Tambak juga tekena dampak masalahnya gak cuma soal hutan lindung. Kawasan ini juga mencaplok lahan pertanian dan tambak warga yang selama ini jadi mata pencaharian mereka.

“Pengembang harus kasih solusi yang jelas, gak cuma buat proyek, tapi juga buat warga yang kehilangan lahan,” tambah Yohan.

Harus Dievaluasi, Gak Bisa Asal Jalan!
Melihat banyaknya masalah yang muncul, Yohan setuju kalau kelanjutan PSN PIK 2 harus dievaluasi dulu.

)*punk/*