AsepWahyuwijaya.LegislatorNaDem
JAKARTA (IkkeLa.com) 24 April : Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya dengan tegas menolak memenuhi permintaan keinginan Presiden AS, Donald Trump agar transaksi via QRIS (Quick Response Indonesian Standard) atau GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dihapus.
“Pertama karena produk tersebut dirilis oleh BI. Kedua, penggunaan sistem pembayaran melalui QRIS atau GPN sekarang sudah semakin massif. Ini menjadi cermin keberhasilan agenda literasi keuangan kepada warga yang diinginkan kita semua,” jelas Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).
Sedangkan alasan yang ketiga, menurut Asep, penggunaan QRIS lebih praktis. Cukup scan barcode, tak perlu menggunakan kartu dan yang penting lagi data transaksi masyarakat pun lebih terlindungi dan terpantau langsung oleh kita sendiri.
“Alasan berikutnya adalah, ini yang jauh lebih penting juga, kemandirian ekonomi dan keuangan melalui sistem pembayaran atau transaksi langsung yang terjadi hingga level akar rumput di masyarakat ini, alirannya tidak berputar kemana-mana. Tidak ada beban biaya tambahan yang ditimbulkan untuk kepentingan keuntungan perusahaan bangsa lain,” papar Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.
Menurut Kang AW, jangan jadikan sistem pembayaran yang dibanggakan bangsa ini menjadi hilang gara-gara tekanan Presiden Trump. Presedennya akan buruk kalau segala sesuatu yang diminta negara adi daya ini dengan serta merta harus tunduk.
“Sekarang bicara sederhananya saja deh, masa beli sebungkus rokok di pedalaman Rumpin atau Sukajaya, Bogor saja harus pake kartu berlogo visa atau master. Sedangkan dengan scan code QRIS justru jauh lebih mudah? Terus nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?” tukas Kang AW
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menjelaskan, atas dasar argumentasi itulah, team lobby Indonesia yang meminta penurunan tarif dagang ke Amerika harus mampu mengabaikan agenda soal sistem pembayaran kebanggaan kita ini menjadi bagian dari yang harus dibargainkan.
“Cari kompensasi lain yang sepadan dan jauh lebih proper saja,” pungkas Asep.(Bch*/)