JAKARTA (IkkeLA): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta penyelenggara ibadah haji segera mengembalikan selisih biaya perjalanan ibadah haji kepada para jamaah.
“Pertanyaan jamaah itu, kapan uangnya akan dikembalikan, karena merupakan hak jamaah,” kata Wulan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Mementerian Agama (Kemenag), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/4/2025).
Biaya perjalanan ibadah haji 2025 sedikit lebih murah dibandingkan 2024. Ada lebih bayar jamaah yang telah melunasi pada 2024, namun baru berangkat pada 2025. Kelebihan bayar tersebut harus dikembalikan ke jamaah.
“Jadi mohon nanti di detailkan, mumpung ini didengarkan seluruh jamaah semuanya. Jadi tahu jamaah yang membayar lebih, kapan bisa menerima uangnya kembali,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Wulan juga memperingatkan penyelenggara agar mempersiapkan perjalanan ibadah haji 2025 dengan baik. Dia menggarisbawahi terkait persiapan penyediaan makanan, penginapan, dan transportasi jamaah, baik dari Indonesia maupun selama di Arab Saudi.
“Kita minta penjelasan bahwa tadi disampaikan oleh badan penyelenggara ada syarikah (perusahaan bertanggung jawab penyedia layanan) yang belum siap. Makanan siap saji yang tadi tiga syarikah. Itu sebenarnya seperti apa? Ada tiga yang tidak siap,” kata Wulan.
Ia juga mempertanyakan kesiapan maskapai penerbangan yang akan mengangkut jamaah haji Indonesia. Tahun 2025, jamaah haji Indonesia akan berangkat menggunakan Garuda Indonesia, Lion, dan Saudia.
Menurut Wulan, tidak semua jamaah haji Indonesia berpengalaman menggunakan moda transportasi udara. Untuk itu, diperlukan sosialisasi kepada para jamaah, termasuk untuk keselamatan penerbangan dan penggunaan fasilitas di pesawat.
“Ini penting karena perjalanan dengan pesawat tidak sebentar. Jadi paling tidak kita juga membekali jamaah, bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di pesawat. Kita belum lihat apakah ini sudah dilakukan atau belum,” pinta Wulan. (Wasis/*)