Publik Harus Diberikan Akses untuk Ikut Mengawasi Kinerja LPK BUMN

JAKARTA IKKELA32.COM (17/7/2025) — Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyayangkan tidak terbukanya kinerja Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) BUMN, yakni Surveyor Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Superintending Company Indonesia (Sucofindo).

Menurut Erna, ketiga entitas tersebut merupakan BUMN yang bertugas melayani publik, sehingga publik harus tahu bagaimana kinerja ketiga perusahaan tersebut.

“Seharusnya ketiga surveyor ini, LPK ini, menganut sistem akuntabilitas terbuka,” kata Erna dalam RDP Komisi VII DPR dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Surveyor Indonesia, BKI, dan Sucofindo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, masyarakat kesulitan untuk mengawasi kinerja ketiga LPK tersebut karena minimnya informasi yang tersedia.

“Faktanya, publik tidak bisa buka, tidak ada dashboard yang disiapkan oleh BSN terkait bagaimana kinerjanya, evaluasi kinerjanya seperti apa, performa LPK BUMN ini seperti apa. Ini penting untuk publik ketahui,” tandasnya.

Erna pun mendorong agar ketiga perusahaan pelat merah tersebut membuat kanal yang memuat kinerjanya bisa diawasi publik.

“Saya pikir perlu ada dashboard yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui kinerja daripada LPK BUMN ini,” tegas Erna. (Yds/*)