HUMAS KEMENSETNEG
Manado IkkeLa32.com 12/9/2025 — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kembali menegaskan perannya sebagai jembatan strategis antara pemerintah daerah dan Presiden dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan kunjungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Ruang Aspirasi, Kemensetneg, pada Jumat (12/9).
Pertemuan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan (Dephublemmas) Kemensetneg, Yuli Harsono, diselenggarakan sebagai forum dialog konstruktif guna menyerap secara langsung aspirasi serta isu-isu strategis yang berkembang di daerah.
Dalam sambutannya, Yuli Harsono menegaskan bahwa setiap aspirasi akan ditangani secara menyeluruh dan terukur. “Semua masukan yang kami terima, baik melalui surat, e-mail, maupun dialog langsung, akan dirangkum dan dianalisis. Selanjutnya, hasilnya akan kami laporkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan, termasuk dalam pembahasan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2026,” ujarnya.
Menyambung kegiatan, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menyampaikan hasil aksi demonstrasi mahasiswa pada 1 hingga 4 September 2025 yang berlangsung di Sulut. Dari aksi tersebut terlahir 17 tuntutan, yang terdiri atas 11 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan 6 untuk pemerintah daerah.
“Seluruh aspirasi ini sudah kami teruskan melalui Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yang berasal dari Dapil (Daerah Pemilihan) Sulut agar dapat segera ditindaklanjuti di tingkat nasional,” ucap Royke.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut lainnya, Michaela Elsiana Paruntu, menekankan pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat dalam penyampaian aspirasi. Michaela menegaskan bahwa seluruh proses di daerah berlangsung tertib dan kondusif, seraya memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut yang memastikan aksi mahasiswa tetap terkendali tanpa anarkis.
“Kami mengapresiasi peran Gubernur dan Kapolda yang menjaga agar aksi mahasiswa tetap terkendali tanpa anarkis,” ungkap Michaela.
Dari perspektif fiskal, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Sulut, Nick Lomban, menyoroti keterbatasan ruang gerak pembangunan akibat masih tingginya ketergantungan pada dana pusat.
“Dengan APBD sebesar Rp3,77 triliun, ketergantungan Sulawesi Utara pada dana pusat masih tinggi,” tutur Nick. Harapannya, perhatian dari pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal dapat memperkuat kapasitas pembangunan di daerah.
Menanggapi beragam masukan tersebut, Asisten Deputi (Asdep) Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah (LNLP), Hadi Nugroho, menegaskan bahwa Kemensetneg memiliki mekanisme integrasi aspirasi dari seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, isu-isu yang diangkat tidak lagi dipisahkan berdasarkan daerah karena sebagian besar bersifat nasional.
“Kami tidak lagi memisahkan aspirasi berdasarkan asal daerah, karena sebagian besar isu bersifat nasional. Yang terpenting adalah memastikan aspirasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Hadi.
Melalui forum ini, Kemensetneg menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjadi penghubung antara daerah dan pusat. Aspirasi yang dihimpun melalui DPRD tidak hanya dipandang sebagai isu lokal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. (aH)