JAKARTA IKKELA32.COM (18/7/2025) — Anggota Komisi XIII DPR RI Shadiq Pasadigoe mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar menyusun neraca keuangan dan laporan operasional secara sistematis dan informatif.
Hal itu penting untuk mencerminkan peningkatan nilai aset tetap serta transaksi antar entitas yang signifikan, sesuai prinsip akuntansi pemerintahan yang transparan dan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Kami ingin laporan keuangan Kementerian HAM ke depan benar-benar menunjukkan perbaikan kualitas tata kelola keuangan negara. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata,” ungkap Shadiq dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 Kementerian HAM, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).
Komisi XIII juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan tanggap Kementerian HAM dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk penyelesaian kelebihan pembayaran serta denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Namun demikian, kritik konstruktif disampaikan terkait masih adanya kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2024 yang harus diselesaikan pada tahun 2025.
Komisi XIII mendorong agar Kementerian HAM membenahi sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan, guna menghindari pergeseran beban anggaran ke tahun berikutnya.
“Perlu ada pembenahan manajemen perencanaan keuangan agar beban tahun anggaran tidak menjadi beban warisan bagi tahun selanjutnya. Hal itu menyangkut kredibilitas pengelolaan fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran,” tegas Shadiq.
Mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi keuangan internal, peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan, serta keterlibatan auditor internal yang lebih proaktif dalam mengawal realisasi anggaran.
“Kami berharap ke depan, Kementerian HAM tidak hanya memperbaiki secara teknis, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh dalam sistem birokrasi. Ini adalah bagian dari reformasi kelembagaan yang mendasar,” tambahnya.
Dalam kesimpulan rapat dinyatakan, Komisi XIII akan terus melakukan pengawasan intensif sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas anggaran dan perlindungan HAM melalui kinerja kementerian yang lebih baik, terukur, dan bertanggung jawab. (Media Center Shadiq/*)