SUKABUMI IKKELA32.COM (9/10/2025) – Peningkatan indeks pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data terkini, jumlah warga Kota Sukabumi berada pada desil satu dan dua yang meningkat hingga mencapai 31.000 jiwa.
“Indeks pendidikan Kota Sukabumi saat ini berada di angka 9 (sembilan). Pemerintah akan bekerja keras untuk meningkatkan capaian tersebut agar masyarakat dapat menikmati pendidikan minimal 12 tahun, bahkan lebih,” ungkap Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki saat membuka kegiatan Pelatihan Klasikal Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Jabatan Fungsional Guru di Aula Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (7/10/2025).
Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan indeks pendidikan di Kota Sukabumi.
Ayep menyampaikan, Pemkot Sukabumi terus mendorong program pengentasan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan sebagai fondasi peningkatan kualitas pendidikan.
“Ada dua strategi utama dalam mempercepat peningkatan kecerdasan masyarakat. Pertama, menekan kemiskinan melalui optimalisasi anggaran APBD dan sumber dana non-APBD,” urai Ayep.
Kedua, tambahnya, memperluas akses pembiayaan sosial berbasis masyarakat seperti program qardhul hasan, yang hingga Oktober 2025 telah menghimpun dana sebesar Rp103 juta dari infak dan sedekah.
Pemkot Sukabumi juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi dan program pengembangan masyarakat yang akan diluncurkan pada 20 Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya.
“Peningkatan SDM memerlukan ekosistem pembiayaan yang kuat. Februari 2026 nanti, kami juga akan memaparkan progres BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan kinerja seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai bentuk transparansi pembangunan,” terang Ayep.
Bukan hanya fokus pada pendidikan masyarakat, Ayep juga menekankan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital. Ia menginstruksikan BKPSDM untuk menyeleksi dua ASN terbaik guna mendapatkan pelatihan khusus dalam penguasaan teknologi Artificial Intelligence (AI).
“Seleksi dilakukan secara profesional, tanpa titipan. ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar pelayanan publik semakin efisien,” tegasnya.(bch*/)