Foto Antara/HO Sekab
Hambalang Malam Minggu: Sinyal Konsolidasi Politik dan Penguatan Supremasi Konstitusi
Oleh : Irdam Imran
DEPOK IKKEA32.COM OPINI (12/10/2025)
Pertemuan malam Minggu di Hambalang antara Presiden Prabowo Subianto, Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan sejumlah pejabat strategis negara bukan sekadar silaturrahmi santai.
Di balik suasana hangat itu tersirat arah besar pemerintahan Prabowo: membangun konsolidasi politik yang berpijak pada supremasi konstitusi, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Alinea keempat dengan jelas menegaskan tujuan bernegara: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Itulah fondasi moral dan hukum tertinggi yang kini sedang diupayakan untuk kembali menjadi pedoman utama dalam pengelolaan negara.
Langkah Presiden Prabowo mengundang pimpinan MPR, kepala lembaga intelijen, dan para menteri strategis ke Hambalang dapat dibaca sebagai upaya membangun kembali koordinasi antar-lembaga negara agar sejalan dengan ruh konstitusi.
Ia tidak sedang memperluas kekuasaan, tetapi memperkuat tata kelola negara agar kembali pada rel konstitusional, di mana setiap kebijakan publik berpihak pada rakyat dan tidak dikooptasi kepentingan oligarki.
Hambalang malam itu menjadi simbol politik konstitusional yang dialogis: Presiden tidak hanya memerintah, tetapi mendengarkan.
Ia berupaya menata keseimbangan baru antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan lembaga tinggi negara lainnya melalui komunikasi yang terbuka dan egaliter.
Inilah bentuk nyata dari semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana termaktub dalam dasar falsafah Pancasila.
Apabila langkah ini konsisten dijaga, maka pemerintahan Prabowo berpotensi menghadirkan era baru pengelolaan negara — era supremasi konstitusi, di mana setiap keputusan politik dan kebijakan publik tunduk pada nilai-nilai dasar UUD 1945, bukan pada tekanan kekuatan modal atau kepentingan sesaat.
Hambalang bukan sekadar tempat pertemuan, melainkan titik awal rekonsiliasi antara kekuasaan dan moral konstitusi, antara strategi politik dan cita-cita bangsa.
Dari sanalah bisa lahir kembali semangat kebangsaan yang meneguhkan arah Indonesia menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.