JAKARTA (ikkela32.com): Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk kemiskinan baru, menjadi perhatian khusus Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kedua kementerian menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani masalah ini melalui pendekatan literasi digital, pengawasan, dan regulasi.
“Sebanyak 8,8 juta orang yang terlibat dalam judi online telah menjadi kontributor utama lahirnya kemiskinan baru. Korban dari aktivitas ini cenderung kehilangan segalanya dan masuk ke dalam lingkaran kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, sekaligus menegaskan bahwa judi online menciptakan kecanduan, juga meningkatkan angka kemiskinan.
Dan paya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim dapat terganggu jika masalah ini tidak ditangani.
“Kami memerlukan pendekatan edukasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa judi online adalah bentuk penipuan yang harus dilawan bersama.” jelas Muhaimin.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Muthia Hafidz menjelaskan bahwa pengawasan digital adalah langkah awal dalam memberantas judi online. Namun, tantangan besar adalah banyaknya situs judi yang terus bermunculan meskipun telah diblokir.
“Setiap situs yang kami tutup, sepuluh situs baru muncul. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih masif dan kolaboratif, termasuk bekerja sama dengan platform teknologi global,” tegasnya.
Pemerintah juga menggandeng OJK, PPATK, dan Bank Indonesia untuk memantau transaksi finansial yang terkait dengan judi online.
“Kami terus melaporkan rekening mencurigakan untuk diblokir. Namun, diperlukan tindakan tegas dari institusi keuangan untuk menutup celah transaksi ini,” tambahnya.
Oleh karenanya, salah satu langkah strategis pemerintah adalah memperkuat literasi digital melalui kampanye di berbagai platform dan pendekatan langsung ke masyarakat. Perangkat desa, pendamping PKH, dan kader pembangunan akan dilibatkan sebagai ujung tombak edukasi hingga ke tingkat akar rumput.
“Edukasi ini bertujuan menghapus stigma bahwa judi online adalah jalan cepat menuju keberuntungan, karena kenyataannya adalah penipuan yang merugikan,” tambah Menko Muhaimin.
Terlebih masalah judi online juga bersifat lintas negara, yang melibatkan peran teknologi global dan transaksi internasional. Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi lintas kementerian dan institusi dapat mengatasi persoalan judi online secara menyeluruh.
Menteri Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa negosiasi dengan platform teknologi besar sedang berlangsung untuk memastikan mereka mematuhi aturan Indonesia.
“Selama semua pihak bekerja bersama, baik dalam aspek pengawasan, edukasi, maupun penindakan, insyaallah masalah ini dapat kita tangani dengan baik,” tukas Menteri Komdigi.(punk/red)